Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat, dan kratos artinya pemerintahan, sehingga istilah tersebut diterjemahkan sebagai Pemerintahan Rakyat yang terbentuk dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk Rakyat.

Type Pemerintahan ini pula yang mempelopori terbentuknya Human Rights atau Hak Asasi Manusia yang memberikan kebebasan manusia dalam bersikap, berpendapat dan mengambil keputusan.

Dalam kehidupannya, manusia memiliki beraneka ragam kebutuhan dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Sebagai mahkluk yang paling sempurna, manusia dianugerahi akal dan pikiran yang kerap digunakan oleh manusia untuk mewujudkan segala kebutuhan dan tujuan hidupnya itu. Karena itulah manusia bisa mengumpulkan sejumlah manusia untuk menyuarakan suatu tujuan yang seolah tampak sama karena faktor-faktor tertentu, misalnya kesamaan nasib, suku, bangsa, agama, dan lain-lain.

Semua sistem pemerintahan memiliki perbedaan kelemahan dan kelebihan tetapi kesamaanya adalah untuk memajukan sebuah pemerintahan, namun dalam hal ini saya hanya terfokus untuk membahas system pemerintahan Demokrasi.

Kelemahan System Demokrasi yang kerap menjadi Wajah Demokrasi Indonesia

Sisi Politik:

System Demokrasi yang menitik beratkan kepada kepentingan Rakyat dan dengan didukung kondisi Rakyat Indonesia yang lebih banyak kurang mampu menjadikan “Peluang Bisnis” bagi para Caleg (Calon Legislatif) untuk mendapatkan dukungan Rakyat dengan iming-iming “Perubahan Nasib”, seolah saat itu para Caleg adalah “Pesulap atau Peramal”. Dalam pelaksanaannya Perbedaan kebutuhan dan tujuan hidup menjadikan janji kampanye seolah hanya “mimpi”, yang nantinya hanya membuahkan kekecewaan bagi rakyat. Hal itu bukanlah pemandangan yang aneh di Indonesia dan kerap menjadi “Wajah Demokrasi Indonesia”.

Semua berebut menjadi penguasa di Negeri ini. Hal itu menjadi fenomena baru di Indonesia. Bukan hanya mereka yang telah belajar dalam Sekolah Khusus Pemerintahan yang mengincar posisi itu, tetapi juga para Artis yang hanya memanfaatkan ketenarannya untuk mendapatkan dukungan, dan terbukti hal itu sangat efektif menjadi jalan pintas untuk menjadi sosok pemimpin tanpa memperhatikan kemampuan dan pengalamannya menjadi seorang Pemimpin Negara ini.

Kurangnya pendidikan dan pengetahuan Rakyat mengenai Demokrasi ini dapat mengancam sistem pemerintahan itu sendiri. Bagaimana rakyat berkumpul dan melakukan pengrusakan masal hanya untuk mengangkat sosok tertentu ke Kursi Kepemimpinan. Hal itu terbukti manjur dalam tragedi sejarah bangsa Indonesia beberapa masa silam yang mampu mengangkat sosok-sosok tertentu yang justru menjadi biang keributan untuk menempati posisi penting negara ini.

Tampaknya untuk menjadi seorang pemimpin Negara ini lebih mudah daripada menjadi seorang pemimpin dalam perusahaan yang harus memiliki kelayakan / kemampuan memimpin, karena sosok yang akan terpilih menjadi Pemimpin Bangsa ini adalah sosok yang memiliki masa pendukung terbanyak, sehingga terjadilah “Bisnis Beli Suara”


Sisi Kantibmas

Semakin pandainya masyarakat mengakali system hukum yang berlaku di Indonesia membuat kejahatan yang dilakukan secara masal meningkat, dan cara itu terbukti ampuh dalam melakukan tindakan kriminalitas tanpa jeratan hukum, sebagai contoh kasus pembakaran sebuah kantor polisi oleh masa di sebuah wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan terpaksa Polisi melakukan tindakan tegas demi membela diri namun kondisi itu justru menjerumuskannya ke Lembaga Peradilan. Begitu juga dengan kasus Kejahatan Masal yang tersebar hampir di seluruh Wilayah Indonesia pada Mei 98


Sisi Sosial

Kebijakan yang dibuat cenderung lebih mementingkan pihak Mayoritas sebagai penghasil suara terbanyak. Apabila sang Pemimpin tidak bisa “Bersikap Bijak” dalam membuat keputusan terhadap semua warga negaranya, sudah tentu kondisi negara Demokrasi tidak menguntungkan kaum Minoritas.

Apakah semua masalah itu bisa diminimalisasikan?? Jawabannya kembali kepada diri masing-masing, siapkah Warga Negara mewujudkan Demokrasi tanpa memikirkan tujuan dan kepentingan masing-masing?